Di tengah belum selesainya polemik penolakan calon pimpinan KPK belakangan ini, kini muncul kembali ancaman pelemahan terhadap lembaga itu melalui revisi UU KPK.

Pengamat hukum dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Karolus Kopong Medan MHum menilai pemerintah dan DPR tidak serius mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Jokowi masih konsisten untuk tidak melemakan lembaga antirasuah tersebut.

ICW menyoroti sebelas draft di dalam RUU KPK yang dinilai dapat melemahkan lembaga itu.

Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas korupsi ke depan dinilai tak akan seprogresif saat ini, menyusul kesepakatan semua fraksi atas revisi UU KPK pada rapat…

 KPK bereaksi keras atas pembahasan revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK menilai Pemerintah dan DPR telah membohongi rakyat.

Presiden Jokowi mengaku belum mengetahui isi tentang revisi UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi dia menyatakan bahwa saat ini KPK bekerja dengan baik.

DPR menyepakati revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi RUU atas usulan inisiatif DPR untuk kemudian akan dibahas bersama pemerintah.

Dalam rapat itu, DPR menyepakati revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk kemudian akan dibahas bersama pemerintah.

Merevisi UU KPK sama saja dengan upaya melemahkan KPK sebagai aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air. DPR selaku perwakilan rakyat seharusnya memperkuat…

Saat ini lembaga antirasuah dinilai belum membutuhkan revisi terhadap UU 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), berdasarkan informasi…

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghentikan sosialisasi terkait revisi Undang-Undang…

Badan Keahlian DPR dituding mencoba membangun kesadaran palsu sehubungan dengan upaya mereka mencari dukungan dari pihak akademisi guna merevisi Undang-undang No.30/ 2002…

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU KPK yang diajukan oleh advokat senior Otto Cornelis Kaligis.