Presiden Joko Widodo telah mengirim Surat Presiden atau Surpres revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke legislatif.
Presiden Jokowi dinilai tergesa-gesa dalam mengirimkan Surpres ke DPR tanpa adanya pertimbangan yang matang. Padahal, lanjut Kurnia, berdasarkan Pasal 49 ayat (2) UU No.…
Hal ini menyusul Presiden Joko Widodo yang telah mengirim surat presiden (Surpres) RUU KPK ke DPR dengan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait pasal mana saja yang mesti…
Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Presiden Jokowi selalu mengatakan bahwa KPK merupakan sebuah lembaga independen yang memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan…
Dewan Perwakilan Rakyat mulai melakukan tes wawancara kepada calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tahapan uji kelayakan dan kepatutan ini dibagi dua hari untuk masing-masing…
Revisi undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai perlu dilakukan untuk memberi kepastian hukum bagi warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang…
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah hanya menyetujui separuh dari revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Mengetahui hal itu, Ketua DPR RI Bambang…
TI mendesak Presiden Joko Widodo untuk menolak segala pembahasan revisi UU KPK dengan tidak mengirim surat presiden (Surpres). DPR juga disarankan menarik revisi yang disepakati…
Berbekal DIM itu, Presiden Jokowi akan melihat secara keseluruhan mengenai hal apa saja yang bisa disetujui atau akan ditolak terkait dengan revisi UU KPK.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku belum mengirimkan Surat Presiden terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebabnya, naskah yang berisi daftar…
Rencana revisi UU KPK yang masih bergulir terus mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Kali ini penolakan datang dari para penggiat antikorupsi di sektor Sumber Daya Alam…
Bisnis, JAKARTA — Pemerintah tidak akan menutup mata terkait dengan rencana revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi. Upaya untuk mengevaluasi…
Politisi Partai Golkar tersebut juga mempertanyakan keabsahan dua alat bukti yang dimiliki KPK terkait kasus RJ Lino. Dengan adanya opsi SP3 maka KPK bisa mengembalikan tersangka…