Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membantah tudingan bahwa inisiatif untuk merevisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai operasi…

Tercatat, Ketua DPR RI dan Ketua DPD aktif, dan sejumlah menteri aktif yang melakukan korupsi juga sebelumnya telah diproses lembaga antirasuah.

Pertanyaan soal agenda revisi UU KPK akan dijadikan dasar pertimbangan bahwa capim yang tidak sepakat revisi UU KPK kemudian tidak akan diloloskan.

Bisnis, JAKARTA — Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus taktis menjawab pertanyaan Komisi III DPR terkait dengan wacana revisi UU KPK saat uji kelayakan dan kepatutan…

Simbol itu seolah ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa lembaga itu menuju kehancuran.

Rencana revisi UU No. 30/2002  sebelumnya disepakati semua fraksi sebagai RUU atas usulan inisiatif DPR untuk kemudian akan dibahas bersama pemerintah di kemudian hari.

KPK sebagai pelaksana UU tidak memiliki kewenangan untuk menolak Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK

Anggota Komisi III Fraksi Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi mengatakan komisi tersebut akan memilih calon pimpimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan…

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan saat ini sudah seharusnya Undang Undang tentang KPK dilakukan revisi karena poinnya yang diganti masuk akal.

Surat tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo agar menolak dan tak melanjutkan pembahasan bersama badan legislasi DPR.

Dewan Perwakilan Rakyat kembali mengusulkan revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setelah ditunda pada 2017.

Kepala Negara mengatakan akan terlebih dahulu melihat poin revisi yang diajukan oleh DPR setibanya di Jakarta sebelum berkomentar lebih jauh.

Situasi ini semakin krusial mengingat sejak ditundanya pembahasan revisi UU KPK pada 2016, pemerintah menurutnya tidak melakukan kajian evaluasi yang komprehensif terhadap…

Dewan Perwakilan Rakyat telah memutuskan menjadikan revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi inisiatifnya.

Rumusan RUU KPK yang diajukan DPR dinilai secara nyata memperlemah kelembagaan KPK.