Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mendesak DPR untuk mencabut revisi undang--undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dari prolegnas prioritas 2016.

Fraksi PAN mendesak DPR dan pemerintah untuk mengeluarkan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari daftar program legislasi nasional (Prolegnas) karena…

Pemerintah menyatakan belum ada pembicaraan yang mengarah pada pencabutan revisi UU No.30/2012 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dari program legislasi nasional (Prolegnas)…

Pembatalan pembahasan revisi UU KPK dinilai tidak masuk akal selama tidak disertai alasan yuridis yang mendasar.

Pro-kontra revisi UU No 30 tahun 2002 tentang KPK telah menghabiskan energi dan waktu saja.

Sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR, Dadang Rusdiana, menegaskan fraksinya mendukung kebijakan penundaan revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang telah…

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu kematangan berpikir dan sosialisasi menyeluruh…

Pemerintah Indonesia akan mengundang sejumlah tokoh akademisi dan hukum untuk berdialog mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat mengambil jalan keluar sementara untuk menunda pembahasan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi No.30 tahun 2012.

Pemerintah akan mendengarkan penjelasan DPR terlebih dulu terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi melalui rapat konsultasi sebelum…

Partai Demokrat tegaskan sikap penolakannya terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menegaskan dirinya akan mengundurkan diri jika Undang-undang KPK tetap direvisi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menegaskan dirinya akan mengundurkan diri jika Undang-undang KPK tetap direvisi.

Menurut Fadli Zon, ancaman ketua KPK Agus Rahardjo untuk mundur dari jabatannya adalah masalah yang serius.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin mengatakan akan mengadakan rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi di Istana pada Senin (22/2/2016) ini.