Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menjadikan revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai inisiatif mereka. Partai Golkar dan…

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon Mahesa mengingatkan pentingnya sinergi dan kesepahaman antara DPR dengan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK sebagai perpanjangan…

Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai mesti membenahi sistem kerjanya usai DPR menyetujui revisi Undang-Undang lembaga antirasuah itu.

“Kita punya 33 artikel [revisi]. Pada 33 pasal itu pada bagian mana yang melakukan pelemahan terhadap institusi KPK ataupun pimpinan KPK?”

Rencana revisi UU No. 30/2002 tentang KPK sebelumnya disepakati semua fraksi sebagai RUU atas usulan inisiatif badan legislatif DPR untuk kemudian akan dibahas bersama pemerintah.

Pihaknya menghormati sikap Jokowi yang memerintahkan Menteri Yasonna di Istana Kepresidenan, Senin (9/9/2019).

Dukungan penolakan ini tidak menutup kemungkinan terus bertambah dari daftar yang sudah tercatat hingga pagi tadi.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan pihaknya masih akan mengkaji terlebih dulu mengenai rencana kontroversial DPR yaitu revisi Undang-undang Komisi…

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengklaim Presiden Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002.

Keempat mantan pimpinan itu dengan tegas menolak upaya revisi tersebut lantaran hanya akan melemahkan lembaga antirasuah.

Badan Legislasi atau Baleg DPR membidani lahirnya revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang langsung memantik pro dan kontra di tengah…

Rencana revisi UU No. 30/2002 tentang KPK sebelumnya disepakati semua fraksi sebagai RUU atas usulan inisiatif badan legislatif DPR untuk kemudian akan dibahas bersama pemerintah.

Dalam revisi UU KPK, lembaga itu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya nantinya akan diawasi oleh Dewan Pengawas KPK yang berjumlah lima orang.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS M. Nasir Djamil mengatakan bahwa konteks pengesahan revisi UU KPK beberapa hari lalu sebenarnya adalah evaluasi. Menutur dia, jika KPK terlalu…

Pakar hukum Abdul Fickar Hajar mengatakan Revisi UU KPK yang salah satu poinnya bakal ada dewan pengawas lembaga antirasuah sebenarnya tidak diperlukan.