Keberadaan Dewas KPK dianggap tumpang tindih dengan peran inspektorat. Muncul ide untuk membatasi perannya.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong revisi Undang-undang (UU) No.19/2019 tentang KPK terkait dengan peranan Dewan Pengawas (Dewas).

KPK sedang mendorong ilicit enrichment atau memperkaya diri sendiri secara tidak sah masuk dalam UU Tipikor.

KPK mendukung pernyataan Dewan Pengawas (Dewas) terkait perlunya revisi Undang-undang (UU) lembaga antikorupsi.

PDIP mendorong Revisi UU KPK karena praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang semakin tumbuh subur.

Mahfud MD mengatakan ingin merevisi kembali Undang-undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti semula jika terpilih.

Menko Polhukam Mahfud MD mengaku pihaknya sempat kaget karena DPR RI mengusulkan revisi UU No. 24/2024 tentang Mahkamah Konstitusi.

Istana bantah pernyataan mantan Ketua KPK terkait perintah Jokowi menghentikan penyidikan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik yang menjerat Setnov.

Ganjar Pranowo ingin merevisi Undang-undang No. 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) apabila terpilih menjadi presiden.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menepis rumor adanya ancaman terhadap penyidik dari Polri sebagai buntut pencopotan Brigjen Endar dari jabatan.

Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia (PPHKI) mendukung sikap Presiden Jokowi tertanggal 17 Mei 2021.

Tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi ukuran baru untuk lulus maupun tidak lulus melanggar Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 mengenai jaminan perlakuan yang adil dan layak…

Koalisi Masyarakat Antikorupsi menilai KPK mengalami degradasi etika yang cukup serius, pasca-revisi UU KPK.

Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar menggaungkan usul membubarkan KPK saat ini, lalu membentuk lembaga antirasuah yang baru.

Busyro Muqoddas, eks pimpinan KPK menyebut fenomena 'banditisme politik' terjadi ketika para bandit yang berkuasa masuk dan merusak sebuah sistem.

Kondisi ini terjadi pasca-berlakunya Undang-Undang (UU) No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).