Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan meralat ucapannya terkait telah terbitnya surat Presiden untuk merevisi UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam juga menyatakan pihaknya menyatakan penolakannya terhadap revisi UU KPK yang akan disahkan di DPR nanti. Hal itu, sambungnya, akan berpengaruh…

Pendiri dan Ketua Lingkar Madani Ray Rangkuti menyebut adanya potensi tekanan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kepada Presiden Joko Widodo.nn

Menko Polhukam Luhut Panjaitan menyatakan pemerintah setuju rivisi UU KPK hanya untuk tujuan penguatan dengan empat usulan perubahan, yakni pembentukan dewan pengawas, penerbitan…

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan menyatakan bahwa pimpinan KPK tidak bisa menolak proses revisi UU No.30 tahun 2002 tentang KPK.nn

Krimonolog UI, Bambang Widodo Umar menganggap, revisi Undang-Undang KPK harus berdasarkan penelitian.nn

Presiden Joko Widodo dianggap sebagai tokoh kunci yang bisa menggagalkan upaya DPR RI untuk merevisi UU KPK.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menemui Presiden Joko Widodo terkait revisi RUU KPK dalam waktu dekat ini.nn

Ketua Mahkamah Agung 2001-2008 Bagir Manan menyarankan Presiden Joko Widodo meminta DPR menunda revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi…

Mantan ketua PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif cukup optimistis Presiden Jokowi akan menolak revisi UU KPK yang sampai saat ini menggantung di DPR RI.

Fraksi Partai Nasional Demokrat di DPR masih belum memberikan sikap akhir terkait revisi undang-undang KPK.

DPR resmi menunda rapat paripurna terkait revisi undang--undang KPK lantaran abstainnya keempat pimpinan DPR.

Wakil Ketua Komisi III fraksi Partai Gerindra Desmond J Mahesa masih meragukan sikap Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera serta fraksi lainnya yang…

Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo membuka "rahasia" ihwal revisi UU KPK.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan sudah meminta waktu untuk menemui Presiden Joko Widodo guna membahas revisi UU No 30 tahun 2002 tentang KPK.