Ribuan mahasiswa dari pelbagai kampus juga berdatangan ke Gedung DPR pada Selasa (24/9/2019) untuk menolak RUU yang dianggap kontroversial. Aksi ini merupakan gerakan lanjutan…

Pagar pintu gerbang kantor Gubernur Jawa Tengah roboh akibat ratusan mahasiswa yang memaksa masuk. Petugas kepolisian yang bertugas tak mampu menahan ratusan mahasiswa yang…

Para mahasiswa di berbagai daerah menggelar unjuk rasa pada Senin (23/9/2019).

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia Manik Marganamahendra juga menyampaikan hal serupa. Dia menyebut aliansi masyarakat akan berkumpul bersama dengan…

Ia mencontohkan pemberian wewenang bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3). Orang yang menjadi tersangka dan…

Dia menuturkan KPK sebelumnya terjebak di antara dua tafsir, yaitu politik dan hukum. Hasilnya, KPK menjadi ruang pertarungan paling keras antara jaksa penuntut dan pengacara…

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menerima mahasiswa se-Indonesia yang melakukan aksi di depan Kompleks Parlemen terkait berbagai revisi undang-undang yang tidak pro rakyat…

Revisi UU KPK dinilai terburu-buru dan cacat prosedur. Penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dinilai bisa menjadi bentuk koreksi. Kemungkinan Presiden Joko…

Lembaga swadaya masyarakat yang membidangi pengawasan hak asasi manusia, Imparsial menilai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…

Pemimpin KPK dalam UU lawas diawasi baik secara internal maupun eksternal, sehingga perannya masih dapat dikontrol.

Prosedur pembahasan hingga pengesahan UU tersebut tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tak ambil pusing dengan rencana sejumlah pihak yang mengajukan uji materi atau judicial review revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan…

Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam menilai Presiden Joko Widodo salah mengambil langkah terkait pengesahan revisi Undang-Undangan…

Menganalisis data yang ada di media sosial Twitter ketika wacana revisi UU KPK mulai digaungkan pemerintah dan DPR.

Keluarga Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah salah satu dari sekian banyak tokoh masyarakat yang menolak keras pengesahan UU KPK yang sarat dengan kepentingan para elite.