Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015, formula UMP mengikuti pertumbuhan ekonomi ditambah dengan inflasi.

Uji materi terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 diajukan oleh sepuluh asosiasi pengusaha.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar Rp1.986.670,17.

Kenaikan UMP Sumsel 2023 yang menjadi Rp3,4 juta itu masih dinilai kalangan buruh belum sesuai tuntutan mereka.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar Rp1.986.670,17.

Serikat buruh menyampaikan mayoritas wilayah tidak menggunakan UMP sebagai dasar pengupahan, melainkan menggunakan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Provinsi Banten telah mengerek tingkat Upah Minimum Provinsi atau UMP sekitar 6,4 persen.

Wakil Ketua Dewan Pengurus Provinsi Apindo Riau Agus Setiawan menjelaskan sikap ini sejalan dengan keputusan dewan pengurus nasional atau tingkat pusat.

Penetapan UMP Riau 2023 melalui pembahasan di Dewan Pengupahan tersebut, tidak ada melibatkan unsur Kadin.

Ketua KSBSI Kaltim Sulaeman Hattase menyatakan saat ini pengawasan dari pemerintah sangat jauh dari yang diharapkan.

Keputusan UMP 2023 itu hasil kesepakatan dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Sumbar

Upah minimum provinsi atau UMP Sumatra Selatan 2023 naik sebesar 8,26 persen dari semula Rp3,14 juta menjadi Rp3,4 juta.

Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan UMP 2023 mengalami kenaikan sebesar 8,61 persen.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2023 naik 7,65 persen.

Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi ditetapkan naik sebesar 7,44 persen.