Aprisindo mengungkap dampak dari usulan perubahan formula penetapan kenaikan UMP 2025, salah satunya relokasi industri padat karya ke wilayah daerah UMP rendah

Kalangan pengusaha dan buruh tengah harap-harap cemas menanti keputusan pemerintah terkait kenaikan upah minimum atau UMP 2025.

Kemenaker memastikan pengumuman dan penetapan upah minimum atau UMP 2025 mundur dari jadwal yang seharusnya pada 21 November 2024.

Menaker Yassierli mengharapkan kepala daerah dapat menetapkan dan mengumumkan upah minimum atau UMP 2025 paling lambat Desember 2024.

Menaker Yassierli memastikan penetapan upah minimum atau UMP 2025 tidak mengikuti formula dalam aturan sebelumnya. Berikut bocorannya.

Kalangan pekerja/buruh menuntut kenaikan upah minimum sebesar 20% bila kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% diberlakukan 1 Januari 2025.

Pemerintah menemui kalangan buruh yang melakukan aksi demo di kantor Kemenaker untuk menuntut kenaikan upah minimum atau UMP 2025.

Aliansi buruh menggelar aksi unjuk rasa terkait upah minimum 2025 hingga UU Ketenagakerjaan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rabu (20/11/2024).

Menaker Yassierli angkat bicara terkait waktu penetapan dan pengumuman kenaikan upah minimum atau UMP 2025.

H-4 jelang pengumuman UMP 2025, pemerintah belum juga memberikan kejelasan terkait formula penetapan upah minimum yang akan digunakan.

Pemerintah masih menggodok formula baru penetapan upah minimum atau UMP 2025 usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Serikat Pekerja Minta Kemnaker perlu memperhatikan keputusan MK dalam membuat regulasi terkait pengupahan.

Apindo konsisten mengusulkan agar penetapan upah minimum atau UMP 2025 tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023.

Pemprov Jabar masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Tenaga Kerja terkait penetapan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota 2025.

Menaker Yassierli mengaku belum dapat memastikan apakah penetapan dan pengumuman upah minimum atau UMP 2025 dapat diumumkan pada 21 November 2024.

Serikat pekerja kepada Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit untuk menolak usulan upah padat karya karena tidak ada di MK