Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada 3 Januari 2022 telah menandatangani Surat Keputusan Gubernur Nomor 561/KEP.874-Kesra/2022 tentang kenaikan Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan…
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali mengimbau para gubernur untuk menaati Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan upah minimum…
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan empat strategi untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan menerapkan upah minimum dan struktur skala upah.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bakal menerjunkan pengawas ketenagakerjaan untuk memastikan penerapan upah minimum dan struktur skala upah terlaksana pada tahun ini.
Gubernur menegaskan tidak bisa mengubah kebijakan pengupahan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. Pemda Provinsi Jawa Barat akan tetap taat pada PP 36 tahun 2021 sebagai…
Dinas ketenagakerjaan wajib memberikan pemahaman kepada pengusaha dan pekerja bahwa upah minimum adalah jaring pengaman yang diberikan kepada pekerja yang bekerja kurang…
Ridwan Kamil memastikan dalam pertemuan pihaknya menyampaikan bahwa dalam UU Cipta Kerja, kepala daerah baik gubernur maupun bupati di luar DKI Jakarta tidak memiliki kewenangan…
Revisi kenaikan UMP 2022 dipandang sebagai salah satu cara untuk menjaga daya beli pekerja. Pasalnya, kenaikan upah yang lebih rendah daripada tingkat inflasi bisa menggerus…
Analis menilai tambahan beban dunia usaha dari kenaikan UMP Jakarta dan batalnya penurunan tarif PPh Badan masih terbilang wajar seiring dengan prospek ekonomi yang baik…