Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya ditenggarai lebih tinggi dibandingkan dengan data terlaporkan.

Ketersediaan tenaga kerja jadi salah satu faktor penentu yang membuat investor, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk merelokasi usahanya ke Jawa Tengah.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) merespons sikap pengusaha dan buruh yang belum satu suara soal UMP 2023.

Kemenaker membocorkan UMP 2023 akan lebih tinggi jika dibandingkan 2022, tapi tidak sampai 13 persen.

Dalam penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU Tahap 7, pemerintah menyalurkan kepada 3,6 juta pekerja melalui PT Pos Indonesia.

Kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan pabrik di Jawa Barat dalam jumlah besar ditenggarai sebagai strategi pengusaha meredam kenaikan upah 2023.

Simulasi yang dilakukan menggunakan penghitungan rumus angka inflasi Juli 2022 yakni 6,3 persen. Dari rumus itu kelihatan kenaikan di beberapa daerah.

Terkait tuntutan kelompok buruh Jawa Tengah yang menginginkan kenaikan UMP sebesar 13 persen, itu dinilai tidak fair.

Besaran upah minimum (UM) 2023 dipastikan akan lebih besar dibandingkan besaran upah pada 2022.

Kemenaker menyatakan upah minimum 2023 akan diumumkan pada 21 November 2022.

Kelompok buruh juga menolak skema perhitungan upah minimum berdasarkan PP No.36/2021.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Jawa Tengah Frans Kongi mengimbau kelompok buruh untuk tidak merisaukan upah minimum (UM) tahun 2023.

Tuntutan buruh antara lain kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen. Selain itu mereka menolak adanya gelombang PHK.

Waroeng SS membenarkan kebijakan memotong gaji pegawai penerima BSU dengan beberapa alasan.

Menaker Ida Fauziyah pastikan UMP 2023 akan naik beberapa persen, disesuaikan kondisi ekonomi.