Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 dicairkan secara bertahap, gelombang pertama menyasar 4,3 juta pekerja yang bisa dicairkan pada Senin (12/9/2022).

BPJamsostek telah menyerahkan 5 juta data pekerja penerima subsidi upah. Sedangkan data lain akan menyusul segera.

Para kontraktor yang menggarap proyek pemerintah mengklaim harus menanggung kenaikan upah pekerja akibat naiknya harga-harga, sekitar 10 persen-15 persen.

Para pekerja dengan gaji bulanan sesuai upah minimum tetapi nominalnya di atas Rp3,5 juta tetap berhak memperoleh bantuan subsidi upah.

Memasuki Semester II/2022, Kemenaker mulai menghitung upah minimum periode 2023. Tahun lalu, rerata kenaikan UM sebesar 1,09 persen, bagaimana untuk 2023?

Gubernur Anies Baswedan akhirnya mengajukan banding ke PTUN terkait putusan UMP DKI Jakarta yang batal naik dan akan menghormati proses hukum yang berlaku.

Rencananya aksi demonstrasi yang melibatkan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSMI), dan Partai Buruh akan digelar pada…

Ribuan buruh mengancam bakal menggelar demonstrasi untuk mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan banding terkait putusan PTUN Jakarta yang membatalkan kebijakan…

Pemprov DKI mempertimbangkan untuk mengajukan banding usai kebijakan UMP DKI 2022 dibatalkan PTUN Jakarta.

Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta Nurjaman angkat bicara terkait putusan PTUN membatalkan kenaikan UMP DKI 2022 5,1 persen.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mempelajari putusan PTUN terkait UMP DKI 5,1 persen apakah mereka mau banding atau tidak.

Gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta batal naik 5,1 persen tahun ini dikabulkan.

Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TKKD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon meminta kenaikan gaji kepada pemerintah daerah agar disesuaikan dengan upah minim kota (UMK).

Buruh Jawa Tengah menggugat Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah. Kenaikan UMK 2022 dirasa belum sesuai.

NTT menjadi satu dari lima provinsi yang menetapkan Upah Minimum Provinsi 2022 berbeda dengan formula Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.