Pabrik Aqua di Solok, Sumatra Utara praktis tidak berproduksi karena mogok pekerja terkait tuntutan besaran upah lembur.

Serikat pekerja meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyetujui usulan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2023 sebesar 10 persen.

Meski sempat mendapat penolakan, keputusan yang diterapkan dalam UMP 2022 efek positifnya kini dirasakan kalangan pekerja. 

Usulan kenaikan UMK sebesar 6,576 persen itu setelah melalui rapat pleno dan disepakati bersama, sehingga saat ini usulan itu telah diajukan ke Wali Kota.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat mengantisipasi adanya gugatan pengusaha terkait penetapan upah minimum 2023.

Kadisnakertrans Sumedang Asep Sudrajat mengatakan tuntutan para buruh yag meminta kenaikan upah hingga 26 persen merupakan permintaan yang manusiawi.

Sebelum menetapkan UMP tahun 2023, Gubernur Ridwan Kamil mencermati situasi yang ada.

Pemerintah Kabupaten Sumedang saat ini menampung aspirasi serikat pekerja dan juga asosiasi pengusaha untuk penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Bupati Subang, Ruhimat menyurati Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk merekomendasikan UMK 2023 naik 10 persen.

Serikat buruh akan melakukan aksi demo di Balai Kota DKI Jakarta untuk menolak kenaikan UMP 2023 5,6 persen pada Kamis (1/12/2022).

Mayoritas kabupaten dan kota masih membahas besaran kenaikan upah minimum 2023 untuk diajukan ke gubernur sebelum 7 Desember 2022.

Partai Buruh bersama organsiasi serikat buruh menolak kenaikan UMP DKI Jakarta yang hanya sebesar 5,6 persen tahun depan. Siap demo besar-besaran.

Heru menegaskan bahwa UMP DKI Jakarta 2023 sudah ditetapkan sebesar Rp4.901.798 atau naik 5,6 persen dan tak berencana merevisinya.

Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan merekomendasikan UMK 2023 Bogor naik 10 persen dibandingkan UMK 2022.

Buruh meminta besaran UMK 2023 yang akan diumumkan paling lambat 7 Desember 2022 dapat naik hingga 13 persen.