Dengan diterbitkannya PP No.46/2020, maka Perpres No.37/2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku per 11 Agustus…

Ketiga RPP yang tengah disusun tersebut meliputi RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, RPP tentang Wilayah Pertambangan, dan RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan…

LPS bisa menyelamatkan bank sakit atau dalam pengawasan intensif yang ditetapkan oleh OJK serta melakukan penempatan dana di bank.

Munculnya peraturan baru tentang kewenangan LPS dianggap tak sesuai dengan hukum tata negara. Apa ya alasannya?

Penempatan dana LPS diatur dalam PP No.33/2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka melaksanakan langkah-langkah penanganan permasalahan…

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah No.33/2020 yang mengatur mengenai pelaksanaan kewenangan LPS dalam penanganan masalah stabilitas sistem keuangan.

Pemerintah baru saja merilis PP No.3/2020 yang mengatur tentang kewenangan tambahan LPS dalam menangani bank selama pandemi Covid-19.

Aturan penempatan dana LPS diatur dalam PP 33/2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka melaksanakan langkah-langkah penanganan permasalahan…

Pada Bab III diatur mengenai persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan untuk penanganan permasalahan bank sistemik dan bank selain bank sistemik.

Beleid yang dikeluarkan pada 11 Mei 2020 itu memuat aturan pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN dilaksanakan melalui penyertaan modal negara…

Program Pemulihan Ekonomi Nasional terbagi dalam sembilan jenis kegiatan.

Hal tersebut diatur dalam PP No. 23/2020 mengenai pelaksanaan Program PEN yang baru diundangkan kemarin, Senin (11/5/2020).

Syarat bank jangkar dan bank pelaksana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020.

Penempatan dana pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi dialokasikan hanya sebesar Rp35 triliun.

Pelaksanaan Program PEN disahkan lewat Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2020 yang baru diundangkan kemarin, Senin (11/5/2020).