Selama kader parpol tidak terdaftar dalam struktur pengurus par­tai, mereka masih diperbo­leh­kan menjadi pimpinan BUMN.

PP No. 109/2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bakal direvisi, ini kata pengusaha.

PP Nomor 24 Tahun 2022 dinilai menjadi terobosan bahwa hak cipta atau hak kekayaan intelektual (HKI) bisa menjadi agunan atau jaminan untuk pinjaman perbankan.

Butuh waktu tujuh belas tahun hingga akhirnya pemerintah memperbarui beleid yang mengatur tentang badan usaha milik negara (BUMN). Pembenahan aturan main di internal korporasi…

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan baru yang isinya melarang Direksi BUMN terjun ke dunia politik dan menjadi calon kepala daerah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meneken Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2022, di mana direksi Badan Usaha Milik Negara bertanggung jawab penuh secara pribadi jika…

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang Direksi Badan Usaha Milik Negara dilarang untuk terjun ke dunia politik dan menjadi calon kepala daerah.

Presiden Joko Widodo menginginkan dapat melaksanakan Upacara Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara. Lalu, apa yang dapat dilakukan dalam dua tahun ke…

Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Peraturan Presiden tentang energi baru terbarukan (EBT) disebut sudah masuk dalam tahap finalisasi. Regulasi itu dinilai akan menjadi karpet merah bagi pengembangan EBT dalam…

Penyusunan peraturan turunan UUCK telah menghasilkan 51 Peraturan Pelaksana, 47 Peraturan Pemerintah, dan 4 Peraturan Presiden.

Bagi PNS yang tidak mengikuti ketentuan tersebut bisa mendapat hukuman disiplin sedang hingga berat.

Upaya mengurangi jumlah perokok berusia di bawah 18 tahun memerlukan implementasi tegas dari PP 109/2012 dan bukan serta merta merevisi isi aturan tersebut.

DGB UI meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencabut PP No.75/2021 tentang Statuta UI.

DGB UI memerincikan kecacatan formil pada PP No.75/2021 tentang Statua UI yang sudah diputuskan dalam rapat pleno pada 23 Juli 2021.