Jokowi menandatangani PP No. 28/2024 yang salah satunya melarang penjualan produk tembakau alias rokok secara eceran.

Presiden Jokowi resmi meneken PP No. 20/2024 tentang Perwilayahan Industri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa kemandirian ketahanan kesehatan Indonesia, salah satunya dalam penyediaan obat-obatan.

OJK masih harus menunggu pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pengawasan transaksi perdagangan kripto.

Pakar Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah mengkritik PP No. 54/2023 yang diteken Jokowi bisa menjadi ruang tawar menawar perkara Cukai.

Berikut ini pengertian masa Orde Baru, latar belakang terbentuknya pemerintahan orde baru, kelebihan dan kekurangannya.

Revisi PP No. 17/2019 dinilai akan dapat menguntungkan industri pusat data lokal seiring dengan adanya kewajiban menyewa pusat data lokal.

Kemenkominfo akan berikan sanksi denda kepada platform OTT yang beroperasi di Indonesia, tetapi menyimpan data di luar negeri.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Asuransi Wajib bakal terbit pada tahun depan atau 2024.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintahan (PP) No. 46/2023 sebagai revisi atau perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 28/2021.

Aturan baru soal Program Restrukturisasi Perbankan alias PRP tidak berdampak sama bagi seluruh bank, bergantung pada posisi aset, hingga strategi bisnisnya.

Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia mengeluhkan Peraturan Pemerintah No.36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor.

Aturan mengenai premi restrukturisasi perbankan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2023, yang ditetapkan dan diundangkan pada 16 Juni 2023.

Dewan Perwakilan Rakyat mencecar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono soal diterbitkannya aturan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023.

Pebisnis di Tanah Air menyambut positif sederet pemanis yang ditawarkan pemerintah untuk mengembangkan IKN Nusantara.