Pemerintah memberikan kepastian terkait dengan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) eks terminasi atau BMN hulu migas yang berasal dari Kontraktor yang Kontrak Kerja Sama-nya…
Peraturan itu dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat 5 UU No.35/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengingatkan dampak pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 teradap penyerapan anggaran di daerah.
Pakar hukum tata negara dari Universitas Padjajaran Bandung, Bilal Dewansyah mengatakan bahwa besarnya potensi ekonomi e-commerce membutuhkan dukungan pemerintah melalui…
Pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah sebagai payung hukum pembentukan Dana Ketahanan Energi, yang bakal disalurkan untuk pengembangan energi baru terbarukan.
Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) berharap semua bentuk pembatalan peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan investasi, tidak berlaku retroaktif…
Pemerintah merilis 2 Peraturan Pemerintah terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 2 BUMN yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Pal Indonesia (Persero).
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh peraturan pemerintah mengenai beroperasinya secara penuh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan telah diterbitkan sejak akhir…
Sekretariat Negara akan mempercepat penerbitan peraturan pemerintah (PP) terkait keputusan pemberian penyertaan modal negara (PMN) kepada 39 BUMN yang totalnya mencapai Rp70,37…
Dalam menjaga konsistensi rencana tata ruang wilayah, pemerintah akan segera menerbitkan aturan terkait larangan pengubahan penetapan rencana tata ruang wilayah dengan batas…
Sekitar tiga bulan setelah keputusan pemberian penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp70,37 triliun kepada 39 BUMN, pemerintah belum menerbitkan sebagian besar peraturan…
PP itu dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari potensi gangguan kesehatan baik fisik maupun psikis yang ada hubungannya dengan dibolehkannya aborsi.
Guna mengurangi risiko kerusakan gambut lebih parah dan menanggulangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan, Greenpeace menyarankan beberapa langkah kepada pemerintah.