Ketiadaan pelajaran terkait Pancasila di dalamnya membuat sejumlah pihak mendesak PP No.57/2021 dicabut.

Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 61/2021 tentang Perubahan Atas PP No 43/2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian…

Besaran, skema, hingga pelaksanaan pemberian THR 2021 bakal dikuatkan oleh peraturan pemerintah (PP), saat ini beleid tersebut sedang disusun.

Selama ini pengembangan dan pengelolaan rest area yang dilakukan Grup Jasa Marga masih mengacu kepada Peraturan Menteri PUPR No.10/PRT/M/2018 tentang Tempat Istirahat dan…

beberapa negara telah menerapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Unemployment Protection) antara lain Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia.

Sesuai kesepakatan awal, Kemenaker selalu mengajak pembahasan bersama Tim Tripartit setiap pembahasan RPP.

Hingga saat ini berdasarkan pantauan Bisnis melalui situs resmi serap aspirasi di https://uu-ciptakerja.go.id/ sudah ada 35 aturan turunan yang telah rampung. Jumlah tersebut…

Industri teknologi yang berjalan sangat cepat membutuhkan regulasi yang lebih longgar dan ‘lincah’ agar tidak menjadi penghambat pertumbuhan bagi teknologi.

Pelibatan masyarakat daerah merupakan bentuk keterbukaan informasi pemerintah untuk memperluas pemahaman komprehensif terhadap substansi klaster ketenagakerjaan.

Dalam pasal 185 ayat 1, UU Cipta Kerja disebutkan bahwa peraturan pelaksana dari UU ini wajib ditetapkan paling lama 3 bulan.

RPP UU Cipta Kerja Bidang Jasa Konstruksi akan terbagi dua yaitu tentang perizinan berusaha dan tentang jasa konstruksi.

Pemerintah mesti memastikan dalam aturan turunan bahwa investasi yang masuk benar-benar menjadi solusi.

Empat rancangan peraturan pemerintah (RPP) mulai dibahas secara paralel mulai Rabu (21/10/2020).

DPR membocorkan sejumlah aturan turunan dari Omnibus Law UU Cipta Kerja dalam bentuk PP dan Perpres.

Menteri LHK mengatakan tiga RPP yang disiapkan ialah RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, RPP Bidang Kehutanan, dan RPP Bidang Tata Cara Pengenaan Sanksi…