OJK menegaskan tidak akan menerbitkan aturan turunan atau petunjuk teknis terkait PP No. 47/2024.

Berikut ketentuan penghapusan piutang macet UMKM yang tertuang dalam PP No.47 tahun 2024.

Kebijakan penghapusan piutang macet UMKM diharapkan dapat menguntungkan pelaku dan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI.

DPR menegaskan Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang pengupahan sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK),

Menko Perekonomian Airlangga Hartaro akan mengajukan penetapan standar sertifikasi ISPO atau praktik berkelanjutan sektor minyak sawit kepada Prabowo Subianto.

Hadirnya PP tersebut bertujuan untuk menetapkan struktur yang memungkinkan para pihak mengembangkan pemahaman bersama yang lebih mendalam.

Jelang lengser, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan beberapa kebijakan baru, mulai dari beleid IKN hingga aturan asuransi untuk mantan menteri.

Iuran Tapera dikabarkan akan dimulai pada 2027 dan memprioritaskan PNS sebelum pekerja swasta

HM Sampoerna (HMSP) dan Gudang Garam (GGRM) menjual total ratusan miliar batang rokok dalam 4 tahun terakhir atau sebelum penjualan eceran dilarang.

Saat ini Peraturan Pemerintah (PP) lembaga penjaminan polis asuransi masih dalam tahap penyusunan di Kementerian Keuangan.

Jokowi menerbitkan PP No.79 Tahun 2024 tentang Pendanaan Penyediaan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan.

Di dunia ada beberapa aturan hukum yang dinilai paling aneh, ini daftarnya

Dilema Peritel hingga Awan Mendung Emiten Rokok menjadi berita pilihan tim redaksi dalam top 5 news Bisnisindonesia.id, Kamis (1/8/2024).

Pergerakan saham GGRM hingga WIIM kompak anjlok usai Presiden Jokowi teken PP Nomor 28 Tahun 2024 yang salah satunya melarang penjualan rokok eceran.

Aksi investor asing di saham HMSP dan GGRM usai penjualan rokok secara eceran dilarang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken aturan tentang pelarangan menjual produk tembakau atau rokok secara eceran.