Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan dua ketentuan baru yakni terkait produk asuransi unit linked dan pinjaman online.

Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menaikkan batas modal inti disetor bagi penyelenggara fintech, diperkirakan dapat mengerek laju modal dan investasi di sektor tersebut…

Indo Gadai Prima diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 30 hari kerja sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Aturan tersebut yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 25/POJK.03/2021 dan POJK Nomor 26/POJK.03/2021.

Jangka waktu penerapan Saham Dengan Hak Suara Multipel (MVS) paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang satu kali.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana merevisi Peraturan OJK Nomor 70 /POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi,…

POJK NO 43 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi Pasal 5 mengatur ketat agar tidak ada konflik kepentingan dalam penanaman modal di bursa saham.

OJK mengeluarkan peraturan baru perihal penyelenggaraan usaha Lembaga Keuangan Mikro dan penyusunan laporan keuangan Perusahaan Efek.

OJK merilis aturan baru karena pengaturan mengenai rencana bisnis BPR dan BPRS saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan terkini.

OJK baru saja merilis dua POJK di sektor perbankan, yaitu POJK No.12/POJK.03/2021 dan POJK No.12/POJK.03/2021.

Berdasarkan UU perbankan saat ini hanya ada bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR).

OJK menetapkan pada akhir 2022 modal inti minimum bank yaitu senilai Rp3 triliun. Bank-bank kecil pun fokus untuk memenuhi aturan tersebut.

Aturan bank digital OJK bakal mengakomodasi perkembangan perkembangan yang berjalan sangat cepat.

Aturan mengenai bank digital berada dalam POJK baru tentang Bank Umum, yaitu POJK Nomor 12/POJK.03/2021

POJK Bank Umum terdiri dari 19 bab dan 160 pasal. Adapun ketentuan mengenai bank digital diatur dalam Bab IV pada Pasal 23 sampai dengan Pasal 31.