Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyoroti rencana penunjukkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai penyangga bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas.…

Sebanyak 735.111 kontrak permohonan restrukturisasi kredit telah disetujui oleh perusahaan pembiayaan atau 57,5 persen dari total pengajuan sebanyak 1,27 juta kontrak.

Kelima POJK tersebut untuk mendukung upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong tetap bergeraknya roda perekonomian nasional di tengah pandemi corona.

REI juga meminta afar anggotanya di seluruh daerah tidak melakukan pemutusan hubungan kerja karyawannya.

Belakangan, kasus terkait dengan pengelolaan investasi di pasar modal marak terjadi. Bahkan, kasus-kasus tersebut menjadi sentimen negatif yang membuat kinerja pasar saham…

Pembaruan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai aturan penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights…

Berdasarkan informasi dari laman resmi OJK, sesuai dengan surat Nomor S-178/NB.2 /2019 dan S-179/ NB.2 /2019 tanggal 8 April 2019, PT Tirta Finance tidak memenuhi Pasal 26…

Otoritas Jasa Keuangan telah menuntaskan rancangan regulasi tentang disgorgement dan disgorgement fund  di bidang pasar modal. Kini, draf tersebut tengah ditawarkan kepada…

JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan mengatur agar promosi pemasaran efek termasuk iklan, brosur, atau alat komunikasi lainnya kepada publik lebih transparan serta memberikan…

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah meramu terobosan baru terkait dengan pemberian ganti rugi kepada investor akibat tindak pidana di pasar modal.

Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan sejumlah ketentuan bagi penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk (EBUS) yang diterbitkan tanpa penawaran umum dari kalangan non emiten.…

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengatur secara resmi penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk (EBUS) yang ditawarkan tanpa melalui penawaran umum.

JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan tengah menggodok aturan yang memungkinkan pemegang saham dapat menghadiri rapat umum pemegang saham (RUPS) tanpa harus hadir secara fisik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan empat regulasi baru terkait dengan pasar modal dalam waktu dekat.

JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengejar penyelesaian empat regulasi anyar terkait dengan pasar modal untuk diterbitkan pada pengujung tahun ini.