PT Bank Negara Indonesia memastikan akan segera menjalankan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai) yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan…
Otoritas Jasa Keuangan akan menerbitkan peraturan tentang keberadaan pusat data bank asing usai terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Teknis…
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Riau berharap proses seleksi calon direktur utama PT Bank Pembangunan Riau-Kepulauan Riau (Bank Riau Kepri) selesai dalam waktu satu…
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus memperkuat pengawasan program layanan perbankan tanpa kantor, baik dari sisi regulasi maupun inspeksi langsung oleh tim pengawas di daerah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana membuat skema klaster terhadap bank-bank pembangunan daerah terkait penyaluran kredit produktif, termasuk kredit ke sektor mikro dan…
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerapkan sistem peratingan risiko (risk based supervision) terhadap industri keuangan non-bank (IKNB) guna mengetahui tingkat kesehatan…
Otoritas Jasa Keuangan [OJK] membatasi kepemilikan asing pada perusahaan pembiayaan maksimal 85%. Batasan itu berlaku bagi perusahaan baru dan yang sebelumnya sudah ada (existing).
Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatra hingga Oktober 2014 mendapatkan total 82 pengaduan dari masyarakat. Adapun, pengaduan sektor perbankan masih mendominasi.n
Otoritas Jasa Keuangan akan segera mengesahkan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) terkait ketentuan modal setor bagi pendirian BPR yang baru paling lambat…
Deputi Komisioner Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dumoly F Pardede mengungkapkan masih ada sekitar 10 perusahaan asuransi yang terancam kena…