Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal dilaporkan Tonin Tachta, kuasa hukum terduga korban pencemaran nama baik, Fredy Kusnadi.

Terdapat sejumlah perbedaan yang kentara antara sertifikat elektronik dan sertifikat konvensional yang selama ini dimiliki oleh masyarakat.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan sertifikat tanah yang berbentuk kertas memang rentan terhadap penipuan.

Terdapat tiga sertifikat tanah milik ibu Dino Patti Djalal, Zurni Hasyim Djalal yang menjadi objek permasalahan yakni tanah di Cilandak Barat, Pondok Indah, dan Kemang.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyatakan bahwa tersangka pencurian dan penggelapan sertifikat tanah milik ibunda Dino Patti Djalal saat ini sedang menjalani hukuman penjara.

Minimnya anggaran menjadi penyebab utama belum seluruhnya tanah yang menjadi aset Pemprov Bengkulu disertifikasi.

Pelaku atas nama Arnold Siahaya, Dedi Rusmanto, Ferry dan tersangka lainnya saat ini tengah menjalani putusan pidana terkait kasus mafia properti.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengemukakan bahwa kepolisian baru bisa bergerak jika korban membuat laporan di SPKT Polda Metro Jaya.

Hal itu diungkapkan eks Wamenlu Dino Patti Djalal melalui akun Twitter resminya, Selasa (9/2/2021) 20.00 WIB.

Dino Patti Djalal menceritakan bahwa sertifikat rumah milik ibunya ternyata telah beralih nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN) tanpa akta jual beli atau AJB.

Pemerintah memberikan jaminan keamanan terhadapo sertifikat tanah elektronik. Pengamannya pun dilakukan secara berlapir.

Kasus sengketa lahan di Indonesia tidak sampai mencapai 1 persen dari total bidang tanah yang sudah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional yang sebanyak 70 juta bidang…

Untuk menghentikan sertifikat ganda, maka pemerintah segera menerapkan sertifikat tanah elektronik, tetapi bagaimana cara menjaga data masyarakat agar tak bocor?

Data sertifikat tanah elektronik dinilai bisa dijaga keamanannya menggunakan teknologi blockchain karena semua orang dapat memantau perubahan dokumentasi tanah.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan sertifikat tanah elektronik dijamin keamanannya.