Dengan dihapuskannya BPHTB diyakini akan menstimulus pergerakan ekonomi di Indonesia terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

DPR meminta negara agar bertobat karena dinilai tidak memberikan aturan-aturan di bidang agraria yang tidak berpihak kepada rakyat.

Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa praktik mafia tanah tidak dapat dianggap enteng karena menimbulkan kerugian bagi negara.

Kadin menilai bahwa masih terdapat peluang peningkatan lebih lanjut stimulus bagi investor IKN, terutama dalam hal penyederhanaan prosedur birokrasi.

DPR mengungkapkan ada banyak sertifikat tanah tidak teridentifikasi dan tidak terdaftar di BPN akibat banyaknya praktik nominee di Provinsi Bali.

Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan implementasi reforma agraria, termasuk program PTSL mendorong roda perekonomian Indonesia.

Saat ini baru terdapat 5 kantor pertanahan yang telah siap menghadirkan layanan sertifikat elektronik dari 14 Kabupaten/Kota.

Dengan adanya sertifikat elektronik memastikan hadirnya pelayanan publik di bidang pertanahan yang semakin transparan, efisien, dan terpercaya

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyelesaikan permasalahan Nirina Zubir dan mafia tanah yang berlangsung sejak 2018 lalu.

Sebelumnya, keluarga artis Nirina Zubir menjadi korban permainan mafia tanah, bahkan kasus itu telah bergulir sejak 2018.

Saat ini 98% tanah di Bali sudah terpetakan, dan 86% sudah bersertifikat.

Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan puhaknya menghadapi tantangan memenuhi sisa pendaftaran 8 juta bidang tanah sebelum akhir 2024.

Ratusan warga Kelurahan Temas, Kota Batu, Jawa Timur akhirnya mendapatkan sertifikat Program Pendistribusian Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) diagendakan melakukan penyerahan 10.323 sertifikat tanah elektronik.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membagikan 50 sertifikat tanah.

Kondisi tersebut mengakibatkan rawan terjadinya konflik agraria di kabupaten itu.