Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah sebagai turunan…

Sertifikat tanah sangat penting ketika kita ingin membeli properti seperti rumah. Karena dokumen inilah yang menjadi bukti kepemilikan seseorang atas tanah atau lahan yang…

Sebelum adanya PTSL, sertifikasi pertanahan masih bersifat sporadis. Namun, seiring dengan implementasi PTSL, proses sertifikasi pertanahan menjadi lebih sistematis dan berfokus…

Sebanyak 48.000 bidang tanah milik PT PLN (Persero) yang belum tersertifikasi. Hingga 23 Agustus 2021, perseroan baru berhasil melakukan sertifikasi terhadap 9.740 bidang…

Sektor pertanahan memang sangat penting terutama untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sebab, jika tanah milik masyarakat sudah terdaftar dan bersertifikat, akan dapat…

Dari total 7.754 aset pemda DKI Jakarta tercatat 3.658 sudah bersertifikat dan 4.096 aset yang belum bersertifikat.

Termasuk mafia tanah terkait lahan pembangunan Sport Center Sumut, kita sudah menetapkan beberapa tersangka.

Ada dua tahapan yang perlu ditempuh untuk mengurus tanah girik, yaitu tahap pengurusan di kantor kelurahan dan kantor pertanahan.

Pengaturan ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, didasarkan karena kebutuhan hukum saat ini terkendala oleh keterbatasan ketersediaan lahan.

Kementerian ATR/BPN telah menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik yakni Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), Pengecekan Sertifikat…

Sertifikat tanah elektronik diyakini dapat mengurangi aksi mafia tanah yang kerap merugikan masyarakat.

Pemerintah masih menyiapkan detail tenis pelaksanaan sertifikasi tanah elektronik. Selain itu, disiapkan pula keamanan yang tinggi dengan diawasi oleh Badan Siber dan Sandi…

Sedikitnya 111 pulau terkecil dan terluar akan disertifikasi. Tujuan sertifikasi pulau kecil dan pulau terluar ini untuk mengantisipasi klaim kepemilikan pulau oleh warga…

Rencana pemberlakuan sertifikat elektronik dinilai sangat rawan dan dapat dipahami sebagai pencabutan hak atas tanah.

Dalam unggahan, Minggu (14/2/2021) pukul 18.29 WIB, eks Wakil Menteri Luar Negeri ini kembali menyebutkan nama Fredy Kusnadi sebagai salah satu dalang sindikat tanah.