Maraknya kasus mafia tanah yang tidak pandang bulu menjerat siapa saja, mengharuskan kita lebih hati-hati dalam melakukan jual beli tanah. Agar bisa menghindari praktik mafia…

Tersangka kasus mafia tanah keluarga Nirina Zubir yakni Erwin Ridwan masih dikejar petugas. Erwin diduga kabur saat polisi melakukan upaya penjemputan paksa.

Penerapan pasal TPPU ke ART Nirina Zubir agar memudahkan polisi untuk menelusuri aset tanah yang dialihstatuskan atau dialihbentuk oleh pelaku.

Nirina Zubir merasa dirinya dijebak oleh salah satu stasiun tv swasta saat melakukan wawancara live karena menghadirkan pengacara tersangka Riri Khasmita.

Polisi mengungkapkan jawaban dari mantan ART aktris Nirina Zubir, Riri Khasmita ketika ditanya soal pengurusan sertifikat tanah.

Nirina Zubir menduga uang sertifikat yang digelapkan oleh Riri Khasmita untuk membuka bisnis dan membeli mobil mewah.

Kepala Sub Direktorat Harta Benda Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Petrus Silalahi mengatakan, Nirina menjadi korban penggelapan tanah…

Nirina Zubir mengaku menjadi korban penggelapan tanah oleh ART, hingga mengalami kerugian sebanyak Rp17 Miliar.

Menteri PANRB berikan penghargaan TOP Inovasi Pelayanan Publik tahun 2021 kepada Pemkab Kendal.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memaparkan sejumlah faktor yang mengakibatkan adanya tumpang tindih sertifikat.

PLN menargetkan sebanyak 403 bidang tanah di Jakarta bisa mendapatkan sertifikat.

Mangacu pada temuan tersebut, Agus meminta kepada masyarakat agar teliti sebelum membeli dan mengerti status tanah serta identitas tanah secara lengkap.

Hingga saat ini masih banyak ditemui kendala sertifikat yang tidak bisa terbit karena masyarakat tidak mampu membayar BPHTB.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi meluncurkan aplikasi LoketKu untuk mengurus berkas pertanahan secara digital.

Konflik agraria hingga kini masih menjadi tantangan bagi pemerintah yang berkomitmen memberikan solusi berupa kepastian hukum yang berkeadilan bagi semua pihak.