Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Provinsi Papua Arius Yambe mengatakan jumlah ini jika dipersentasekan mencapai 84,58 persen dari 12 kantor pertanahan yang ada di…

Sindikat pemalsu surat berharga yang berhasil diungkap Subdirektorat 2 Harta dan Benda (Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya diduga terkait dengan sindikat…

Pertanyaan bisakah kenaikan iuran jadi solusi defisit BPJS Kesehatan menjadi berita terpopuler di Bisnis.com pada hari Jumat (30/8/2019).

Jubir KPK Febri Diansyah yang dilaporkan ke polisi menjadi berita terpopuler di kanal Nasional Bisnis.com pada hari Kamis (29/8/2019).

Dua sertifikat tanah milik Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), yang berlokasi di Banyuanyar, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, hilang. Hal tersebut diketahui berdasarkan…

Cek bersih digunakan untuk mengecek keabsahan suatu sertifikat sebelum dilakukan transaksi jual beli tanah. Aktivitas pengajuan ini bisa mencapai hingga 70 permohonan per…

Polisi membekuk kelompok mafia tanah dan apartemen fiktif di wilayah Polda Metro Jaya. Pelaku melakukan berbagai modus untuk mengelabui para korban.

Presiden Joko Widodo menghadiri acara penyerahan 2.706 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di halaman Kantor Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (21/8/2019).

Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Jokowi saat membagikan 1.000 sertifikat tanah di Kabupaten Samosir, Selasa (30/7/2019).

Bisnis, JAKARTA — Kepolisian mengirimkan surat permintaan klarifikasi objek lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Denpasar.

Bisnis, JAKARTA — Kan­tor Pelayanan Ke­kayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Den­pasar, Bali, meng­isya­ratkan akan mem­ba­talkan lelang tiga ser­tifikat hak guna ba­ngunan (SHGB)…

Edward Soeryadjaya meminta hakim mengesahkan sita jaminan terhadap objek sengketa berupa sertifikat HGB No.680/Karet Tengsin atas nama PT Cahaya Globalindo Mulia seluas 626…

Rencana sertifikasi lahan di 37 titik kampung tua di Kota Batam diharapak tidak mengubah status Free Trade Zone (FTZ) yang saat ini melekat pada wilayah tersebut.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan mengeluarkan sertifikat lahan untuk warga di 37 titik kampung tua di Kota Batam.

Pemerintah menargetkan sertifikat tanah bisa rampung diserahkan seluruhnya pada 2025.