Kesulitan sertifikasi aset selama ini, karena aset-aset tersebut diperoleh pada zaman Belanda sekitar tahun 1920-1940 yang bukti kepemilikannya tidak ada.
Aset yang dimiliki paling banyak oleh Pemprov Jawa Barat saat ini adalah jenis tanah yakni hampir 49 persen dari total aset yang dimiliki atau setara Rp11 triliun.
Tidak sedikit masyarakat yang tidak mengetahui apa saja yang perlu dilakukan dalam jual beli tanah, sehingga banyak yang merasa dirugikan akibat transaksi tersebut.
Tanah pelepasan kawasan hutan tersebut tersebar di 14 Kabupaten di Provinsi Kalimatan Barat yang dilepaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang kemudian…
Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Perwakilan Jawa Tengah Jonahar menyebutkan sertifikasi tanah melalui Program Pensertifikatan Tanah Sistematis…
Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, tahun ini melaksanakan program sertifikat gratis melalui kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang difokuskan…
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mendorong reforma agraria harus memiliki wilayah prioritas yang dipercepat dan diselesaikan. “Jadi bukan misalnya masyarakat umum yang…
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membagikan 5.400 sertifikat tanah saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengemukakan saat ini masih banyak tanah hak milik yang belum bersertifikat, meskipun sepanjang empat tahun terakhir sebanyak 12 juta bidang…
Target itu membutuhkan kerja sama antara DJKN sebagai pengelola barang, Kementerian / Lembaga sebagai pengguna barang, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan…
Presiden Jokowi yang instruksikan agar persoalan mafia bola segera dibereskan menjadi berita terpopuler di kanal Nasional Bisnis.com pada hari Jumat (22/2/2019).