Halte Tosari anyar berjarak sekitar 100 m dari Halte Tosari ICBC lama. Lokasinya di Jln. Jenderal Sudirman tepat di seberang Menara BCA dan Gedung Kedutaan Besar Jerman untuk…

Pada sidang pemeriksaan pendahuluan Senin (14/10/2019) dua pekan lalu, para pemohon belum mencantumkan nomor UU KPK hasil revisi. Pasalnya, pengundangan beleid tersebut baru…

Sejak pelantikan Kabinet Kerja 27 Oktober 2014, nama Susi Pudjiastuti mempenetrasi ruang publik dengan sosok pribadi maupun kebijakan kontroversialnya sebagai Menteri Kelautan…

Pelaku usaha menyarankan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk mengindentifikasi persoalan bidang perikanan secara simultan dengan pembenahan birokasi…

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP memastikan figur-figur wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Maju tidak kalah cemerlang dari para menteri.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Erwin Moeslimin Singajuru mengakui bahwa formasi Kabinet Indonesia Maju atau KIM tidak memuaskan semua pihak.

Kalangan ekonom memprediksi nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal bersinar di antara personalia Kabinet Indonesia…

Masa muda Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Dikti Nadiem Anwar Makarim bertolak belakang dengan sang ayah, Nono Anwar Makarim.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti meyakini bahwa bekas bos Gojek Nadiem Anwar Makarim disiapkan Presiden Joko Widodo untuk memimpin pos kementerian…

Lima anggota DPR periode 2019-2024 telah diangkat menjadi menteri pada kabinet Indonesia Maju yang dipimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. Konsekuensinya,…

Komisi Pemilihan Umum siap meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri di bawah nakhoda baru Mendagri Tito Karnavian.

Permohonan Partai Nasdem dinilai tidak jelas atau kabur.

Penunjukan seseorang menjadi menteri kerap diwarnai kejutan. Tak hanya bagi publik, tapi bagi menteri yang bersangkutan.

Presiden RI diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengajukan rancangan UU kepada DPR, selain kekuasaannya sebagai eksekutif.

DPR periode 2019—2024 baru melengkapi diri dengan pengisian jabatan pimpinan. Namun, skuad AKD seperti komisi dan badan belum terbentuk sehingga tugas kedewanan belum berfungsi…

UU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) telah disetujui bersama dengan DPR pada 17 September.