Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mendorong revisi UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas guna menjadikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib…
Dua norma tersebut diklaim bertentangan dengan jaminan konstitusional warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum dan mempunyai hak milik pribadi yang tidak boleh diambil…
Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasasinya menyatakan barang-barang bukti hasil tindak pidana penipuan dan pencucian uang pemilik First Travel dirampas untuk negara.
Menurut dia, pilkada langsung oleh rakyat sejak 2005 adalah kontestasi paling demokratis. Lagi pula, Indonesia pernah mengadopsi pilkada melalui DPRD tetapi tak terlalu berhasil…
Puncak prestasi China adalah pada Olimpiade 2012 ketika lima emas cabang olahraga tepok bulu disapu bersih oleh pemain-pemain Negeri Tirai Bambu. Belum lagi kejuaraan beregu…
Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengharapkan kontestasi tahun depan menghasilkan pemilihan berkualitas. Menurut dia, terdapat dua indikator berkualitasnya pesta demokrasi…
Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. Sutopo Kristanto terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember atau IKA-ITS periode…
Bisnis, JAKARTA — Politisi Senayan mempersilahkan pemerintah untuk menyeleksi personalia Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi sembari menunggu putusan Mahkamah Konstitusi…
Sidang hari ini digelar untuk Perkara 59/PUU-XVII/2019 yang dimohonkan oleh 22 mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah.
Saat menyampaikan keterangan dalam sidang pemeriksaan, pemerintah dan DPR mengklaim tidak ada kesalahan prosedur dalam pembentukan UU No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua…
Sidang hari ini digelar untuk Perkara 59/PUU-XVII/2019 yang diajukan 22 mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah.
Berdasarkan UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada), perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diadili oleh badan peradilan khusus.
Tiga kapasitas dasar yang perlu dimiliki politisi dan birokrat yakni tata kelola pemerintahan yang baik (good government), pemerintahan berbasis elektronik (e-government),…