Sistem pemilihan umum di Indonesia mengakibatkan representasi orang asli Papua di parlemen daerah kalah dari para pendatang.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang merugikan kaum perempuan setempat.

Bisnis, JAKARTA — Pengadil di Mahkamah Konstitusi menekankan pentingnya argumentasi tentang kedudukan hukum para pemohon perkara pengujian konstitusionalitas UU KPK hasil…

Mahkamah Konstitusi (MK) mengingatkan kepada pemerintah bahwa UU KPK hasil revisi otomatis diundangkan paling lambat 1 bulan setelah disahkan oleh DPR.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi mengajak anggota DPR periode 2019-2024 untuk tidak mengulangi praktik korupsi pendahulu mereka.

Partai Demokrat meminta Kepolisian Negara RI mengungkap kasus penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

Tak sampai 5 menit setelah resmi ditetapkan sebagai Ketua MPR dalam sidang paripurna 3 Oktober, Bambang Soesatyo dengan menggunakan pengeras suara mengucapkan terima kasih…

Ngabalin merupakan salah satu nama keluarga atau marga asal Kepulauan Kei. Adapun, Ali Mochtar lahir dan besar di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

Andrias Lutfi Susiyanto dan Evan Waluyo Rostanadji pun mencari keadilan di MK. Keduanya saat ini mengaku masih berstatus tersangka berdasarkan penetapan penyidik Polri di…

Bisnis, JAKARTA — Pengaturan pemisahan keserentakan pemilihan umum nasional dengan pemilihan umum lokal dinilai akan menimbulkan komplikasi hukum ketatanegaraan apabila diwujudkan…

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia atau PGI mendesak aparat penegak hukum untuk mengungkap aktor di balik kerusuhan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua.

Pengaturan pemisahan keserentakan pemilihan umum nasional dengan pemilihan umum lokal mengandung komplikasi hukum ketatanegaraan apabila diwujudkan melalui mekanisme uji…

23 anggota DPR yang dilantik hari ini masuk Senayan bermodalkan suara ‘minimalis’ atau di bawah 30.000 suara. Padahal, di dapil yang sama seorang caleg bisa merebut suara…

Keempat materi tersebut adalah Pasal 5, Pasal 6, serta Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Produk Halal (JPH). Alasannya, LPPOM telah mancabut permohonan pengujian…

Bisnis, JAKARTA — Penggugat UU KPK hasil revisi mengharapkan konsistensi Mahkamah Konstitusi untuk tetap menggarap beleid yang belum diundangkan tersebut.n

Mahkamah Konstitusi kembali membatalkan norma syarat minimal persebaran wilayah perolehan suara dalam penentuan pemenang pemilu presiden.