Pemerintah memastikan akan memenuhi undangan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan dalam sidang pengujian konstitusionalitas UU KPK hasil revisi.
Setelah hasil Kongres II, personalia DPP Nasdem bertambah gemuk menjadi 53 orang. Bertambahnya fungsionaris merupakan konsekuensi pembentukan portofilio jabatan baru.
Dua organisasi masyarakat sipil meminta Mahkamah Konstitusi untuk mencabut norma hak pilih warga negara berusia di bawah 17 tahun yang sudah kawin dalam pemilihan kepala…
Sidang pekan depan untuk Perkara 59/PUU-XVII/2019 yang dimohonkan oleh 22 mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah.
Seiring dengan pembentukan lembaga, UU 24/2011 juga mengatur transformasi perusahaan-perusahaan jaminan sosial yang berdiri sebelumnya. BPJS Kesehatan merupakan penerus PT…
Universitas Islam Indonesia atau UII meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan sejumlah materi kontroversial dalam UU KPK hasil revisi karena dinilai bertentangan dengan UUD…
Dalam deretan nama pemohon adalah Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid bersama dengan dosen-dosen Fakultas Hukum UII Abdul Jamil, Eko Riyadi, Ari Wibowo,…
Koalisi Masyarakat Tolak Orba Jilid II mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang menolak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu pencabutan…
Sebanyak 66,4% masyarakat menyatakan lebih suka menganggap dirinya sebagai warga negara Indonesia. Angka itu lebih tinggi dari 19,1% masyarakat yang mengidentifikasi dirinya…
Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat sebanyak 86,5 persen umat Islam yang menjadi responden berpandangan Pancasila dan UUD 1945 adalah paket terbaik untuk bangsa. Hanya…
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono optimistis Kepolisian Negara RI akan semakin profesional di bawah komando Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis.
Pertemuan elite Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diyakini dapat meredakan ketegangan di tingkat akar rumput akibat residu politik kontestasi Pilpres 2019.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap berniat berkolaborasi dengan Partai Nasdem kendati tidak berada dalam barisan partai politik pendukung pemerintah.
Bagi pihak kontra, UU KPK anyar dianggap memperlemah pemberantasan korupsi. Sebaliknya, pihak pendukung menilai beleid tersebut memperkuat lembaga antirasuah.