Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menjadi pihak terkait dalam perkara pengujian UU KPK hasil revisi.

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Mochamad Jasin memastikan tidak terjadi kekosongan hukum bila Mahkamah Konstitusi membatalkan UU KPK hasil revisi.

Tiga regulasi di bawah konstitusi itu adalah UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPR, dan DPRD, serta Peraturan…

Trio pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menilai pembentukan UU KPK hasil revisi bertentangan dengan UUD 1945 sekaligus melanggar tiga produk perundang-undangan.

Aspataki menggugat Pasal 82 huruf a yang memuat pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp15 miliar bagi setiap orang yang sengaja menempatkan calon PMI pada…

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menetapkan pemberhentian bekas politikus Partai Golkar Adhigustiawarman dari keanggotaan DPRD Kota Samarinda telah berkekuatan…

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu menetapkan Tatong-Nayodo sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota terpilih dalam SK No. 107/PL.03.7-Kpt/7174/KPU-Kot/VII/2018 bertanggal 26…

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu mengusulkan pengetatan aturan kampanye di media sosial.

Langkah Bambang Soesatyo alias Bamsoet tersebut diprediksi memuluskan petahana Airlangga Hartarto untuk terpilih kembali dalam Musyawarah Nasional Golkar 2019 pekan ini.

Ketimbang mengembalikan pemilihan presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui amandemen UUD 1945, perbaikan sistem pemilihan umum sebaiknya dilakukan via undang-undang.

Kendati gugatan UU No. 18/2003 tentang Advokat kembali ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, masih terdapat impian untuk menghimpun para pengacara dalam satu organisasi.

Dengan gugurnya permohonan tersebut, pengujian UU KPK hasil revisi di MK menyisakan tujuh perkara.

Hakim Konstitusi Suhartoyo menjelaskan bahwa MK setidaknya telah memutus lima perkara pengujian norma organisasi advokat dalam kurun 2006—2015.

Pengaturan jasa pendidikan tak dapat dilepaskan dari UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) maupun UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU PT).

Dua warga negara yang pernah berurusan dengan polisi mencabut permohonan uji konstitusionalitas norma penghentian penyidikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana…

Penindakan terhadap dua peladang di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, karena membuka lahan kurang dari 1 hektare dengan cara membakar.