Pada pasal 4 draf revisi itu mengatur tentang masa jabatan ketua dan wakil ketua MK selama lima tahun.

Salah satunya adalah proses seleksi Deputi Penindakan ini amat berpotensi melanggar ketentuan UU KPK, khususnya asas keterbukaan dan akuntabilitas.

Kuasa hukum pemohon Mudjikartika menuturkan wakil pemerintah yang hadir di dalam persidangan tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan 36 perkara di tahap penyelidikan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pada publik…

ICW menilai hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya perkara korupsi yang dihentikan oleh KPK pada proses penyelidikan. Sebelumnya, KPK mengumumkan terdapat 36 perkara…

Econ, begitu Emerson biasa disapa, dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik Setya Novanto di media sosial. Emerson dinilai melanggar Undang-Undang ITE.

Suap menjadi modus yang paling dominan dilakukan oleh para tersangka korupsi. Penyalahgunaan wewenang menjadi modus yang berimplikasi terhadap besarnya kerugian negara.

Tidak salah jika publik memandang pimpinan KPK tidak serius menuntaskan perkara ini

Kurnia mengatakan UU baru KPK terbukti mempersulit kinerja KPK dalam melakukan berbagai tindakan pro justicia.

ICW, kata Kurnia, mendorong proses pemilihan jubir KPK dilakukan secara terbuka dan objektif. Pimpinan KPK diharapkan tidak sedang melakukan politik balas dendam.

Aksi teatrikal bersamaan dengan pelantikan pimpinan KPK terpilih dan anggota dewan pengawas KPK oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Sosok Dewan Pengawas (Dewas) KPK memang masih menjadi teka-teki hingga saat ini. Namun, belakangan muncul sejumlah nama yang diisukan masuk jajaran bursa Dewas KPK.

Erick Thohir komentari jumlah deputi Kementerian BUMN yang dipangkas menjadi berita terpopuler di Bisnis.com pada Selasa (19/11/2019).

Kurnia menyebut ada kesan seolah-olah mengarahkan persoalan Pilkada berbiaya mahal (high cost) hanya kepada pemilih.

Indonesia Corruption Watch mendorong Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi segera melakukan kasasi atas vonis bebas mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir.