ICW menilai selama ini Dewas KPK terlampau lamban dalam memutuskan dugaan pelanggaran kode etik Firli Bahuri.

Hukuman berat itu berupa pencabutan dari jabatannya sebagai Ketua KPK.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya menghargai pandangan ICW yang menyebut KPK tak berani mengambil alih kasus Djoko Tjandra.

Terdapat tiga aturan yang mengatur tentang pemberian JC, yakni SEMA 4/2011, Peraturan Bersama antara KPK, Kepolisian, Kejaksaan, KemenkumHAM, dan LPSK dan UU 31/2014.

ICW mengatakan anggaran pemerintah pusat untuk influencer semakin marak setelah tahun 2017 dan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan salah satu pihak yang menciptakan situasi suram dalam upaya pemberantasan korupsi adalah pemerintah.

Pihak yang menghalangi proses hukum bisa diancam dengan pasal 21 UU Tipikor atau Obstruction of Jusctice.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan salah satu catatan tidak efektifnya kinerja Dewas adalah membiarkan simpang siur informasi terkait pemberian izin penggeledahan.

ICW mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejagung untuk mengusut dugaan tindak pidana suap oleh pihak Djoko Tjandra.

ICW menilai tidak ada keseriusan dari pihak-pihak berwenang untuk betul-betul menuntaskan kasus Djoko Tjandra yang menjadi polemik.

Tingkat kepercayaan publik kepada KPK menurun dari 81,3 persen menjadi 74,3 persen. Posisi KPK pun berada di bawah sejumlah lembaga lain seperti TNI, dan Polri.

KPK sendiri sudah dua kali mengeluarkan surat pencegahan keluar negeri terhadap Harun Masiku, tetapi buronan itu tak jua tertangkap.

Rapat tertutup di kantor KPK itu dinilai memperlihatkan bahwa KPK sangat tunduk pada pemegang kekuasaan eksekutif dan juga legislatif.

ICW menyatakan bahwa Gedung KPK semestinya digunakan untuk kerja-kerja pemberantasan korupsi, bukan dijadikan tempat melaksanakan RDP.

Desakan ini muncul setelah ICW menemukan dugaan maladministrasi program Kartu Prakerja.