Penilaian Indonesia Corruption Watch (ICW) itu terungkap menyusul polemik Ketua KPK Firli Bahuri yang menunggangi helikopter mewah milik swasta.

Kinerja KPK selama 6 bulan, terhitung sejak Desember 2019 hingga Mei 2020, diberi nilai merah oleh Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia.

KPK sangat terbuka dengan berbagai masukan dari masyarakat, termasuk pemberian rapor merah dari ICW dan TII.

Hingga saat ini, hasil audit BPJS Kesehatan oleh BPKP belum bisa diakses oleh publik karena dinilai sebagai informasi yang dikecualikan. Jika hasil audit itu dibuka pun dinilai…

Diketahui, Firli sempat dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait penggunaan helikopter yang diduga milik swasta.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyampaikan KPK pada era ini memasuki masa yang paling suram. Pada konteks kepemimpinan, lanjut Kurnia, KPK kini diisi oleh lima komisioner…

Sebagai 'orang dekat' Nurhadi, Royani diduga kuat masuk dalam lingkaran jual-beli peradilan yang dikendalikan Nurhadi.

Menurutnya, hingga saat ini, Kemenkeu belum bersedia mempublikasikan hasil audit tersebut karena dinilai sebagai informasi yang dikecualikan untuk publik. Padahal, ICW menilai…

Peneliti ICW Kurnia mengatakan kenaikan gaji itu bertolak belakang dengan pesan moral yang kerap disampaikan lembaga antirasuah itu. KPK dalam berbagai kegiatan diketahui…

Wacana pembahasan kenaikan gaji pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mencuat, kendati lembaga antirasuah itu diketahui telah membatalkannya.

Setelah berhasil menangkap Nurhadi dan menantunya, KPK diharapkan bisa segera menangkap buronan lainnya untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap KPK.

Indonesian Corruption Watch mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut pihak-pihak yang diduga turut membantu pelarian Nurhadi selama ini.

Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak merasa heran dengan vonis ringan terhadap terdakwa pemberi suap kasus penggantian antar waktu (PAW) Saeful Bahri.

Sifat regresif RUU ini dilihat dari kemungkinan penghapusan PP No. 99/2012 yang dinilai sudah lebih progresif dibandingkan RUU Pemasyarakatan.

DPR seharusnya membahas isu-isu terkait masalah kesehatan dan mengeluarkan produk legislasi yang berkaitan dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini.