Jokowi didorong memperbaiki tata-kelola Kementerian Kelautan dan Perikanan setelah kejadian penangkapan Edhy Prabowo oleh KPK.

ICW menilai belum tertangkapnya Harun disebabkan Deputi Penindakan enggan mengevaluasi tim satgas yang ditugaskan untuk memburu Harun

ICW mendesak agar Dewan Pengawas KPK segera bertindak dengan memanggil pimpinan untuk memberikan klarifikasi atas keluarnya Perkom No. 7/2020.

Menurut ICW, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja yang merombak struktur organisasi KPK rentan dibatalkan oleh MA.

ICW mendorong KPK untuk menelisik lebih jauh terkait perkara Djoko Tjandra yang melibatkan sejumlah oknum aparat penegak hukum.

Dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang menjerat Prasetijo, Joko Tjandra dan mantan pengacaranya Anita Kolopaking, nama sejumlah pihak mencuat.

Berbekal Perpres 102/2020, KPK dapat lebih bertaji dalam melakukan supervisi terhadap kasus Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki.

Proses seleksi calon anggota Ombudsman 2021-2026 akan memasuki tes kesehatan dan wawancara, setelah sebelumnya Panitia Seleksi (Pansel) meloloskan 22 nama calon dari 71 calon…

Indonesia Corruption Watch (ICW) curiga, keputusan mengusulkan pengadaan mobil dinas hanya datang dari segelintir pimpinan saja.

Pimpinan KPK seharusnya memahami dan peka bahwa Indonesia tengah dilanda wabah Covid-19. Wabah ini memporak porandakan ekonomi masyarakat.

Ketiga penyidik diduga tidak menggali kebenaran materiil kasus Pinangki. Salah satunya, terkait keterangan Pinangki yang mengaku bersama seorang bernama Rahmat bertemu Djoko…

Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki mendominasi klaster terdakwa kasus korupsi. Pantauan ICW menunjukkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 814 orang dan perempuan hanya 82…

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut putusan demi putusan PK yang mengurangi hukuman koruptor telah meruntuhkan rasa keadilan masyarakat.

Proses penyidikan kasus korupsi oleh lembaga penegak hukum kerapkali tidak transparan, sukar dipantau dan diawasi.

ICW menilai pelanggaran kode etik itu mengkonfirmasikan kegagalan kinerja Panitia Seleksi Pimpinan KPK, Presiden Joko Widodo, dan anggota Komisi III DPR.