Terjadinya miss management pengelolaan rumah sakit terutama pengelolaan keuangan sehingga berdampak pada keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan maupun akutnya…
Kementerian Perhubungan disebut Indonesia Corruption Watch paling banyak memiliki pegawai negeri sipil yang diduga terlibat tindak pidana korupsi. Posisi Kemenhub disusul…
Indonesia Corruption Watch mengungkapkan sejak 2010 hingga 2018 jumlah PNS yang diduga kuat terlibat perkara korupsi setiap tahunnya rata-rata mencapai 350 orang.
Indonesia Corruption Watch merilis hasil riset terhadap sektor pangan dan lingkungan hidup tentang adanya indikasi kerugian negara dan transaksi yang tidak dilaporkan dalam…
Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis nama-nama yang terdiri atas pimpinan dan pegawai di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga pernah melakukan pelanggaran kode…
Indonesia Corruption Watch (ICW) meragukan komitmen DPR dalam proses pembahasan RUU KUHP yang tengah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ICW menegaskan KPK harus…
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyerahkan secara simbolis petisi yang menyangkut penolakan terhadap pasal-pasal korupsi di dalam Rancangan Undang-undang tentan Kitab Undang-Undang…
Indonesia Corruption Watch meminta dukungan publik untuk menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang saat ini dalam ancaman bahaya. ICW menggalang petisi melalui situs…
Upaya penegakan hukum tindak korupsi pada musim kampanye pemilu kepala daerah serentak 2018 dinilai bias politik. Hal itu dinilai kontra produktif terhadap proses demokratisasi
Lembaga peradilan harus memiliki kesamaan pandangan bahwa hukum terhadap koruptor harus dilakukan secara luar biasa karena korupsi bersifat masif dan merusak.
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan bahwa desakan ini didasarkan pada Pasal 8 Undang-undang (UU) No.15 /2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan…
Lembaga swadaya masyarakat Indonesia Corruption Watch (ICW) berada di peringkat 22 dunia dari "think tank" atau lembaga pemikir dengan transparansi dan tata kelola yang baik…
Operasi tangkap tangan di Jombang membuktikan terjadi penyimpangan atau fraud terhadap peruntukan dana kapitasi BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBN.