Tanpa aturan wajib spin off akan ada 21 bank konvensional yang diuntungkan.

RUU P2SK menjadi harapan baru bagi para insan perbankan, khususnya yang memiliki UUS.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong percepatan pembentukan lembaga penjamin polis yang diatur dalam UU PPSK

Saat ini Komisi XI DPR telah menyetujui rancangan omnibus law keuangan untuk diharmonisasikan oleh Badan Legislasi.

Pemerintah bersama DPR akan mengharmonisasi program pensiun melalui omnibus law keuangan. Hal ini diharapkan dapat mengatasi masalah tumpang tindih yang selama ini terjadi.

Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal bertambah, yakni melakukan pegawasan, memberikan izin, hingga mencabut izin operasional koperasi simpan pinjam. Hal itu tertuang…

Penyusunan draf Omnibus Law Keuangan saat ini dilakukan oleh DPR RI.

Skema burden sharing bakal dipermanenkan tertuang dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) atau Omnibus Law Keuangan.

OJK diusulkan mendapat tambahan kewenangan pengawasan dan memberikan izin operasi koperasi simpan pinjam dalam draf RUU Omnibus Law Keuangan.

Adapun dalam beberapa tahun terakhir upaya penyehatan bank telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berikut daftar bank bermasalah yang ditangani otoritas.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dipersiapkan sebagai penyelenggara penjaminan polis nasabah asuransi agar tidak lagi terjadi gagal bayar.

Usulan pemerintah untuk membentuk omnibus law keuangan akan menghadirkan rezim baru kebijakan dalam perekonomian, meski demikian aturan ini tidak banyak dijelaskan ke publik…

Penyusunan Omnibus Law Keuangan atau RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) jadi sorotan. Benarkah kader parpol nantinya bisa jadi anggota Dewan Gubernur Bank…