Aturan burden sharing yang permanen di RUU PPSK berpotensi mengancam independensi Bank Indonesia (BI).

Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) atau omnibus law keuangan dapat memperluas cakupan aset kripto.

Begini urgensi RUU PPSK atau Omnibus Law Keuangan yang diungkapkan oleh Bos IFSoc. Apa pentingnya?

RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) dinilai berpotensi memicu sejumlah masalah pada stabilitas sistem keuangan.

DPR telah menetapkan Omnibus Law keuangan sebagai bagian dari RUU program legislasi nasional prioritas tahun 2022.

RUU P2SK mengancam agen asuransi nakal dengan pidana kurungan paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

DPR telah mengesahkan RUU PPSK atau omnibus law jasa keuangan menjadi RUU inisiatif DPR yang selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah.

Sebelumnya bank hanya perlu mengantongi izin OJK untuk melakukan aksi korporasi merger dan akuisisi.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mendukung fungsi LPS yang akan menjamin industri asuransi.

Ekonomi dunia ditenggarai akan tertekan pada tahun depan yang diyakini dapat menciptakan badai risiko yang besar (perfect storm).

Pengamat menilai pengawasan aset kripto melalui Omnibus Law Keuangan akan menimbulkan kebingungan.

OJK akan bertugas mengatur dan melakukan pengawasan terintegrasi di sektor keuangan serta melakukan asesmen dampak sistemik konglomerasi keuangan.

Saat ini Omnibus Law Keuangan telah disepakati dan dilanjutkan menjadi RUU usulan DPR RI dan akan dibahas pada masa sidang 2022/2023.

Asosiasi menilai Kekuatan finansial LPS mampu menjadi bridging pada saat fungsi penjaminan polis baru berjalan dan belum memiliki cadangan yang cukup.

Program penjaminan polis dalam Omnibus Law Keuangan hanya menjamin unsur proteksi pada setiap produk asuransi.