Simak aturan soal bank emas atau bullion bank yang tertuang dalam RUU PPSK. Benarkah pengawasan di bawah OJK?

Dokumen RUU PPSK tetap menyebutkan aturan anggota parpol atau politisi tak bisa jadi anggota dewan Gubernur BI.

Pemerintan dan DPR akhirnya menyepakati RUU PPSK atau Omnibus Law Keuangan pada Kamis (8/12/2022).

Berikut aturan skema berbagi beban atau burden sharing Bank Indonesia (BI) dan pemerintah di RUU PPSK.

Salinan draf UU PPSK terbaru jelang pengesahan memastikan anggota parpol tetap dilarang menjadi anggota dewan Gubernur BI (Bank Indonesia).

Mengapa dua fraksi DPR RI menyoroti pasar terkait koperasi simpan pinjam di RUU PPSK? Ini penjelasannya.

Draf atau dokumen Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) terbaru masih gaib jelang persetujuan DPR dan pemerintah.

DPR dan pemerintah telah menyepakati pembagian ranah pengawasan koperasi oleh OJK dan Kemenkop UKM.

Pembahasan pasal 44F mengenai pengawasan koperasi simpan pinjam yang beralih dari Kemenkop menjadi ke OJK menimbulkan dualisme.

Pimpinan Rapat Panja RUU PPSK Dolfie OFP menilai bahwa sejatinya koperasi sejak awal berada di ruang lingkup Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM.

Dewan Koperasi Indonesia meminta agar pengaturan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi oleh OJK dalam draf Omnibus Law Keuangan dicabut.

Indef menyebut banyak aspek kelembagaan yang diubah dalam RUU P2SK sehingga berpotensi menghambat sektor keuangan.

Mengapa sektor keuangan RI paling ketinggalan di antara negara Asean 5? Simak jawaban Sri Mulyani.

Lembaga Penjamin Polis (LPP) tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan Sektor Keuangan (RUU PPSK) atau omnibus law sektor keuangan. 

OJK berharap proses pembentukan Lembaga Penjamin Polis selesai dalam 3–5 tahun