Sebanyak 8 POJK baru merupakan turunan dari amanat UU P2SK, yakni fokus penguatan industri asuransi, penjaminan, dan dana pensiun.

Masa jabatan DPR periode 2019—2024 resmi berakhir pada hari ini, Senin (30/9/2024).

Harmonisasi program pensiun tambahan dengan pengelola dana pensiun lain, seperti BPJS dan lembaga lainnnya perlu agar pemotongan gaji tidak membebani pekerja.

Asuransi wajib dikabarkan akan segera berlaku luas bagi sejumlah aktivitas, seperti konser hingga pertandingan sepak bola, yang kini masih bersifat opsional.

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menyatakan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) atau spin-off mampu mendorong kinerja perusahaan baru.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membagikan kabar terbaru terkait regulasi spin off unit usaha syariah (UUS) perbankan setelah lahirnya omnibus law sektor keuangan.

Guna mencegah berkembangnya praktik shadow banking yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam, pengaturan dan pengawasan koperasi akan ditata ulang.

Pengalihan pengawasan koperasi simpan pinjam yang bertindak sebagai shadow bank melalui UU PPSK dinilai sebagai langkah pemurnian industri.

Jokowi mengesahkan Omnibus Law Keuangan atau UU PPSK pada 12 Januari 2023. Undang-undang ini jadi yang keempat yang di sahkan Presiden tahun ini.

Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) resmi menjadi UU Nomor 4/2023.

Seiring perluasan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam omnibus law keuangan, pengawas industri keuangan ini tengah menyiapkan sumber daya.

Wewenang penyidikan oleh OJK dalam omnibus law keuangan dinilai monopoli sehingga membuat aparat penegak hukum tidak dapat bertindak.

Koperasi yang menggarap nasabah di luar anggota atau open loop, maka entitas tersebut telah menjalankan layanan jasa keuangan.

Di dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang baru disahkan, OJK juga berperan untuk forward looking.

Berikut pasal-pasal yang menggambarkan 'superioritas' kewenangan menteri Keuangan yang tertuang dalam UU PPSK atau omnibus law keuangan.

Presdir OVO Karaniya Dharmasaputra angkat bicara soal Bank Indonesia (BI) bisa ajukan pailit penyedia jasa pembayaran (PJP) di UU PPSK.