Bulion adalah kegiatan usaha terkait emas dalam bentuk simpanan emas, pembiayaan emas, penitipan emas, atau kegiatan lainnya oleh lembaga jasa keuangan.

Sebanyak 8 POJK baru merupakan turunan dari amanat UU P2SK, yakni fokus penguatan industri asuransi, penjaminan, dan dana pensiun.

Masa jabatan DPR periode 2019—2024 resmi berakhir pada hari ini, Senin (30/9/2024).

Harmonisasi program pensiun tambahan dengan pengelola dana pensiun lain, seperti BPJS dan lembaga lainnnya perlu agar pemotongan gaji tidak membebani pekerja.

OJK akan merilis total sembilan aturan terkait asuransi hingga dana pensiun sebagai regulasi turunan omnibus law keuangan.

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menyatakan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) atau spin-off mampu mendorong kinerja perusahaan baru.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membagikan kabar terbaru terkait regulasi spin off unit usaha syariah (UUS) perbankan setelah lahirnya omnibus law sektor keuangan.

Guna mencegah berkembangnya praktik shadow banking yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam, pengaturan dan pengawasan koperasi akan ditata ulang.

UU PPSK atau lebih dikenal dengan omnibus law keuangan menetapkan penambahan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kapan penambahannya?

Jokowi mengesahkan Omnibus Law Keuangan atau UU PPSK pada 12 Januari 2023. Undang-undang ini jadi yang keempat yang di sahkan Presiden tahun ini.

Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) resmi menjadi UU Nomor 4/2023.

Seiring perluasan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam omnibus law keuangan, pengawas industri keuangan ini tengah menyiapkan sumber daya.

Ketua BKF Kemenkeu menjelaskan soal protokol krisis dan burden sharing permanen antara Bank Indonesia (BI) di UU PPSK.

Koperasi yang menggarap nasabah di luar anggota atau open loop, maka entitas tersebut telah menjalankan layanan jasa keuangan.

Di dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang baru disahkan, OJK juga berperan untuk forward looking.

Berikut pasal-pasal yang menggambarkan 'superioritas' kewenangan menteri Keuangan yang tertuang dalam UU PPSK atau omnibus law keuangan.