Seiring pengesahan UU PPSK alias Omnibus Law Keuangan, IFSoc menyoroti harmonisasi regulasi lanjutan buat sektor teknologi finansial (tekfin).

Simak skema dan jadwal pembentukan Badan Supervisi LPS dan OJK usai UU PPSK diketok oleh DPR RI.

Simak fakta-fakta tentang Badan Supervisi LPS dan OJK yang tertuang dalam UU PPSK atau omnibus law keuangan.

Pengesahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) / Omnibus Law Keuangan menjadi pijakan awal reformasi industri keuangan Tanah Air.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani buka suara soal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kini awasi transaksi aset kripto.

DPR RI akhirnya menyepati RUU PPSK menjadi UU PPSK atau omnibuw law keuangan pada Kamis (15/12/2022).

RUU PPSK akan mengatur kepailitan penyedia jasa pembayaran (PJP) dan penyelenggara infrastruktur pembayaran, seperti GoPay, DANA, OVO, maupun LinkAja.

Keberadaan rupiah digital akan diatur di dalam omnibus law keuangan atau Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyambut baik RUU PPSK yang akan disahkan dalam waktu dekat.

RUU PPSK mengatur seluruh anggaran OJK bersumber dari pemerintah atau APBN.

Timnas Maroko, perancang Omnibus Law Sektor Jasa Keuangan, dan panitia mantu anak presiden memiliki motif sebab dan tujuan yang berbeda-beda.

RUU PPSK sudah mendapat persetujuan oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR.

Indonesia seharunya sudah memiliki program penjaminan polis pada 2017 silam. Namun, 5 tahun berselang, kehadiran program penjaminan polis tak kunjung terbentuk.

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun memperkirakan rapat paripurna pengesahan RUU PPSK pekan depan akan berjalan lancar.

Simak pernyataan BKF Kemenkeu soal defisit APBN 2022 yang diramal berada di bawah 3 persen.