Kemenkeu berencana untuk mengajak asosiasi industri jasa hiburan untuk membahas regulasi tersebut.

Kalangan anggota DPR meminta pemerintah meninjau ulang besaran tarif pajak hiburan yang direncanakan akan naik sebesar 40-75%

Kadin menilai penerapan pajak hiburan 40% belum tepat bagi kondisi iklim bisnis saat ini.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) melaporkan terdapat 58 daerah yang telah menetapkan pajak hiburan di rentang tarif 70% hingga 75%.

Faktanya, mayoritas pajak hiburan secara umum justru turun menjadi paling tinggi sebesar 10%.

Kadin Indonesia berharap pemerintah daerah mengkaji ulang pengenaan pajak hiburan sebesar 40%-75% karena berisiko memicu PHK massal.

Berikut ini daftar subjek hiburan dan tempat yang dikenai pajak hiburan 40-75%.

Pemprov DKI Jakarta telah resmi menaikkan tarif pajak hiburan menjadi 40%. Simak perbandingan tarif pajak hiburan DKI Jakarta dulu dan sekarang.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menilai tarif pajak hiburan yang masuk kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) terlampau tinggi.

Daftar pajak untuk jasa hiburan di berbagai negara di Asia, Indonesia salah satu yang tertinggi.

DKI Jakarta telah menetapkan besaran pajak hiburan per 5 Januari 2024 sebesar 40% untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Berikut polemik antara pemerintah dan pengusaha setelah Pemprov DKI mengetok aturan pajak hiburan naik jadi 40%.

Sederet pemilik bisnis jasa hiburan, klab malam, dan spa yang bakal dikenakan PBJT hingga 75 persen.

Kenaikan pajak hiburan dapat membuat harga atau biaya jasa hiburan meningkat. Pada akhirnya, masyarakat selaku konsumen menanggung beban kenaikan pajak itu.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyebut, kenaikan pajak untuk industri jasa hiburan idealnya berkisar antara 20% hingga 25%.