Kalangan pengusaha sektor hiburan ramai-ramai menemui Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan membahas penundaan pajak hiburan 40%-75%.

Pemerintah menghormati keputusan pengusaha yang akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kenaikan tarif pajak hiburan.

Dua emiten hotel yakni PT Eastparc Hotel Tbk. (EAST) dan PT Red Planet Indonesia Tbk. (PSKT) memastikan tidak terdampak kenaikan pajak hiburan.

Heru Budi Hartono mengatakan bahwa kebijakan mengenai kenaikan pajak hiburan sebesar 40% di Jakarta merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.

Tarif pajak hiburan maksimal sebesar 75% yang kini menuai polemik ternyata bukanlah usulan awal pemerintah.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, angkat bicara soal dampak kenaikan pajak hiburan menjadi 40%-75%

Ekonom menilai rencana pemerintah untuk memberikan insentif perpajakan berupa PPh Badan DTP 10% berisiko membuat masalah baru.

Kategori pajak hiburan yang naik tarifnya, yakni karaoke, diskotik, kelab malam, bar; mandi uap/spa menjadi 50%.

Menparekraf Sandiaga Uno menegaskan, pengusaha industri jasa kesenian dan hiburan tetap membayar tagihan pajak hiburan sesuai dengan tarif lama.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa batas bawah tarif pajak hiburan 40% tidak ditunda dan tetap berlaku namun dengan beberapa ketentuan.

Menparekraf Sandiaga Uno memberikan respons terhadap protes pengusaha jasa hiburan atas kebijakan kenaikan pajak hiburan.

PHRI Bali mengungkapkan dampak dari kenaikan pajak hiburan menjadi 40%-75% terhadap perekonomian Bali.

Pengusaha diskotek, karaoke, kelab malam, bar, hingga spa yang keberatan dengan pajak hiburan 40%-75% mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Mendagri Tito Karnavian menyatakan kepala daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pengusaha sebagai respons adanya penolakan pajak hiburan 40%-75%.

Pengusaha industri jasa hiburan tetap mengikuti tarif pajak hiburan lama sambil menunggu hasil judicial review dari Mahkamah Konstitusi (MK).