Pemerintah menyebut penyamaan pungutan pajak antara karaoke keluarga dan sejenisnya sudah tepat

Kelab malam terbesar di Bali, Akasaka, akan kembali buka setelah 7 tahun tutup, simak sosok pemilik di belakangnya.

GIPI mengimbau kepada pelaku usaha untuk membayar pajak hiburan dengan tarif lama, sembari menunggu putusan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tax Research Institute bicara soal polemik pajak hiburan antara Pemprov DKI Jakarta dengan pengusaha pariwisata.

Pemprov DKI Jakarta tetap mewajibkan pengusaha untuk bayar pajak hiburan dengan tarif baru.

GIPI mengimbau anggotanya untuk membayar pajak sesuai ketentuan lama sebelum ada putusan uji materiel terkait Undang-undang No.1/2022.

Pengusaha tetap konsisten untuk tidak membayar pajak hiburan 40%-75% karena aturannya dianggap bermasalah.

Pengusaha tetap konsisten untuk tidak membayar pajak hiburan 40%-75% karena aturannya dianggap bermasalah.

Menparekraf Sandiaga Uno meminta para kepala daerah untuk memberikan insentif fiskal untuk meringankan pajak hiburan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengupayakan agar industri spa tidak dikenakan tarif pajak hiburan 40-75%.

Sebelum pemerintah pusat menetapkan pajak hiburan, maka Samarinda telah menetapkan 40% bagi pajak hiburan.

Gabungan Pengusaha Industri Pariwisata akan mengajukan permohonan judicial review ke MK terkait dengan pajak hiburan.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyebut, sejauh ini baru Bali yang telah menetapkan insentif fiskal terkait pajak hiburan.

Warga masyarakat sebagai konsumen pusat-pusat hiburaan turut bersuara atas rencana penetapan pajak hiburana 40% hingga 75%.

Para pengusaha cenderung pesimistis dengan sikap instansi yang dipimpim Sri Mulyani untuk mengakomodir protes terkait penerapan tarif pajak hiburan 40%.

Reservasi dan tingkat kunjungan di bar sudah turun sekitar 30-40%. Gimana kalau pajak hiburan sudah benar-benar diterapkan?