Pengamat menilai jika pemerintah ingin menaikkan pajak hiburan, waktu yang paling tepat adalah pada 2026. Berikut ini alasannya.

Kenaikan tarif pajak hiburan menjadi 40% secara tidak langsung akan mempengaruhi kondisi perhotelan dan pariwisata di Bali dan wilayah lainnya.

Pelaku usaha dan pariwisata di Bali merasa kenaikan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) menjadi 40% terlalu ekstrem dan memberatkan pelaku usaha.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu di Badung, Bali untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa naik 15 persen menjadi 40 persen.

Pemerintah Provinsi Jabar meminta Pusat menurunkan pajak tontonan di kabupaten/kota agar gairah investasi bioskop tumbuh di daerah.

Pendapatan pajak hiburan di Kota Tangerang Selatan, Banten, selama tahun 2015 melampui dari target yang dicanangkan.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa kesenian dan hiburan oleh pemerintah untuk harmonisasi aturan, karena…