Menparekraf Sandiaga Uno menyampaikan imbauan terbaru ke Pemerintah Daerah (Pemda) soal penerapan pajak hiburan 40% hingga 75%.

Sandiaga Uno memastikan bahwa kenaikan pajak hiburan dan cukai minuman alkohol tak pengarungi minat wisatawan.

Kebijakan pemerintah yang mengatur Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Hiburan dengan besaran 40%-75% mendapat penolakan dari pelaku usaha

Ketentuan tarif pajak tersebut tertuang tertuang dalam Perda No. 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang disahkan pada 5 Januari 2024.

Simak ketentuan kenaikan pajak hiburan hingga maksimal 75% yang tertuang di UU HKPD.

Pengusaha hiburan dan SPA di Bali masih enggan menerapkan pajak 40% walaupun Kabupaten Badung sudah mengeluarkan surat soal tarif baru pajak hiburan dan SPA.

Sandiaga Uno meminta semua pihak tidak khawatir dengan kenaikan pajak hiburan hingga 75%.

Menilik perbandingan pajak hiburan di Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Naiknya pajak hiburan di RI menjadi 40-75 % menjadi perbincangan di kalangan artis dan pesohor tanah air.

Pajak hiburan yang ditetapkan pemerintah menuai kritikan dari Inul Daratista dan Hotman Paris. Keduanya keberatan dengan kebijakan tersebut.

Inul Daratista meminta pemerintah untuk membedakan perizinan dan aturan pajak untuk karaoke keluarga dan diskotek atau kelab malam.

Pernyataan Menparekraf Sandiaga Uno ihwal kenaikan pajak hiburan tak akan mematikan usaha industri jasa hiburan, mengundang pertanyaan.

Pengusaha pariwisata khawatir dampak dari pajak hiburan sebesar 40 persen bisa menggerus bisnis mereka

Berita tentang polemik pajak hiburan menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id hari ini, Jumat (12/1/2023).

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno memastikan pajak hiburan minimal 40% tak akan mematikan usaha industri jasa hiburan, utamanya industri spa.