Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menyatakan bahwa saat ini terdapat sedikitnya 52 perda dan perkada tentang Kawasan Tanpa Rokok di 20 provinsi, bertentangan dengan…

Kamar Dagang dan Industri Bali mengkaji sejumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dinilai menghambat investasi bagi pengusaha lokal dan merekomendasikan…

Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan pemerintah pusat bisa saja menghapus atau membatalkan Peraturan Daerah (Perda) karena strata hukum Perda berada di bawah UUD, UU, PP,…

Pemerintah memastikan tidak akan ada peraturan daerah terkait penerapan syariah Islam yang dibatalkan, karena saat ini hanya fokus menyelesaikan hambatan investasi.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar meminta Menteri Dalam Negeri membuka ruang dialog ihwal pembatalan empat peraturan daerah Kota Kediri.

Pemerintah memastikan tidak ada peraturan daerah bernuansa syariah yang dicabut. Peraturan daerah yang dicabut hanya yang menghambat investasi.

Sejumlah sekitar 150 peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dibatalkan ada di Provinsi Jawa Timur. Ratusan regulasi ini bagian dari 3.143 perda yang dibatalkan…

DPRD Kota Balikpapan memastikan tidak ada peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD yang termasuk dalam ribuan perda yang dibatalkan oleh Presiden…

Sebanyak 86 peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di 9 kabupaten dan kota di Bali yang dinilai menghambat investasi telah dibatalkan oleh pemerintah pusat.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan mengeluarkan surat edaran untuk kepala daerah agar lebih sensitif dalam mengeluarkan peraturan yang menyangkut penertipan di Bulan…

Presiden Joko Widodo membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) yang bermasalah, yakni menghambat kapasitas nasional, menghambat kecepatan untuk memenangkan kompetisi serta…

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mencabut hampir 3.000 peraturan daerah (perda) dari 3.266 perda yang akan dicabut karena bertentangan dengan aturan perundangan…

Pemerintah akan segera mengumumkan ribuan peraturan daerah atau perda dan peraturan kepala daerah bermasalah yang telah dibatalkan, karena dianggap menghambat kegiatan investasi.

Kementerian Dalam Negeri sudah mengidentifikasi sebanyak 3.443 peraturan daerah di seluruh Indonesia yang berpotensi dibatalkan atau dicabut, karena menghambat investasi.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru mengaku sudah melakukan penertiban lebih dari 200 tiang reklame sejak 2014. Penertiban tersebut dilakukan terhadap sejumlah…